Birokrasi
dan administrasi menjadi dua buah konsep yang saling berkaita ketika ruang
lingkup keduanya mempunyai kesamaan yakni prosedur dan institusi, Dalam konsep
administrasi Negara atau administrasi public birokrasi sering diartikan sebagai
aparatur penyelenggara Negara yang bersifat structural dan fungsional, padahal
dalam konteks birokrasi secara teoritis, mempunyai Kompleksitas pembahasan
yang multidimensi pun demikian ketika
kita akan membahas tentang birokrasi Administrasi, bagaimanakah keterkaitan
antara keduanya? Maka itulah yang menjadi focus pembahasan makalah dari makalah
kami.
Teori
Birokrasi dan Administrasi
a. Birokrasi
Pada hakikatnya
birokrasi merupakan struktur organisasi disekitar pemerintahan yang mempunyai
ruang lingkup tugas sangat luas serta memerluka organisasi besar dengan sumber
daya yang besarpula jumlahnya[1]
1. Sistem pemerintahan yang dijalankan
oleh pegawai pemerintah karena
telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan
2. Cara
bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan
sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya.[2]
Terminology
birokrasi dalam literature administrasi public dan ilmu politik, sering
digunakan dalam beberapa pengertian. dari berbagai macam pengertian yang sering
muncul dalam teori birokrasi dapat disistematiskan menjadi tiga kategori :
a. Birokrasi
dalam pengertian baik atau rasional (Bureau-rationality)
b. Birokrasi
sebagai suatu penyakit (Bureau-phatology)
c. Birokrasi dalam pengertian netral (value-free)
artinya tidak terkait dengan pengertian baik buruk (Santoso 1993 : 14)
Birokrasi
dalam pengertian yang netral menurut santoso (1993:14) diartikan sebagai
seluruh pejabat Negara dibawah pejabat politik atau keseluruhan pejabat Negara
pada cabang eksekutif atau setiap organisasi yang bersekala besar.[3]
Menurut
Bintoro Tjockro Amidjojo dalam S.Anggra (2012), biokrasi dimaksudkan untuk
mengorganisasikan secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak
orang. Dengan demikian, tujuan dari adanya birokrasi agar pekerjaan dapat
diselesaikan dengan cepat dan terorganisasi. Bagaimana suatu pekerjaan yang
banyak jumlahnya harus diselesaikan oleh
banyak orang sehingga tidak terjadi tumpang tindih didalam penyelesaianya,
itulah yang sebenarnya menjadi tugas birokrasi.[4]
Secara
cara teori, suatu birokrasi mempunyai berbagai sifat yang dapat dibedakan dan
ketentuan lain dari suatu organisasi. Beberapa sifat yang amat penting
sebagaimana dikemukakan Thoha dalam bukunya adalah sebagai berikut :
1. Adanya
spesialisasi atau pembagian kerja.
2. Adanya
hierarki yang berkembang.
3. Adanya
suatu sistem dari suatu prosedur dan aturan-aturan.
4. Adanya
hubungan-hubungan kelompok yang bersifat inerpersonalitas
5. Adanya
promosi dan jabatan yang dasarkan atas kecakapan[5]
Max Weber, seorang sosiolog Jerman menulis sebuah alasan yang
menggambarkan bentuk birokrasi [2]sebagai cara ideal mengatur organisasi pemerintahan melalui
prinsip-prinsip bentuk birokrasi antara lain harus terdapat adanya struktur
hirarkis formal pada setiap tingkat dan di bawah kontrol dan
dikendalikan dalam sebuah hirarki formal atas dasar dari perencanaan pusat dan
pengambilan keputusan, manajemen dengan aturan yang jelas adanya
pengendalian melalui aturan yang memungkinkan agar keputusan yang dibuat pada
tingkat atas akan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh semua tingkat di
bawahnya, organisasi dengan fungsional yang khusus pekerjaan
yang harus dilaksanakan oleh mereka yang benar merupakan ahli kemudian disusun
dalam unit-unit berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilakukan berdasarkan
keahlian, mempunyai sebuah misi target yang akan dituju atau yang
sedangkan dilaksanakan dalam upaya agar tujuan agar organisasi ini
dapat melayani kepentingan yang akan diberdayakan termasuk dalam misi untuk
melayani organisasi itu sendiri harus melalui perhitungan pencapaian pada
tujuan, perlakuan secara impersonal idenya agar memperlakukan
semua pelaksana dan kepentingan diperlakukan secara sama sama dan tidak boleh
dipengaruhi oleh perbedaan individu, bekerja berdasarkan kualifikasi
teknis merupakan perlindungan bagi pelaksana agar dapat terhindar dari
pemecatan sewenang-wenang dalam saat menjalankan tugasnya[6].
Administrasi
Seringkali kita mendengar kata administrasi dalam kehidupan
kita bak udara yang kita hirup, baik sebagai mahasiswa adminstrasi Negara
maupun dalam kehidupan diluar status tersebut. namun seyogyana kita harus tetap
menkaji kembai what is the meaning of
administration. Sebgaimana kita ketahui banyak para ahli ilmu administrasi,
para negarawan, termasuk para simpatisan-simpatisan pengetahuan ilmu social
lainya turut serta memberikan pandangan mereka perial apa itu adminstrasi.
Dalam kajian ini kami menemukan beberapa pengertian mengenai
adminstrasi yang diabahas dalam perspektif yang berbeda. Salah satunya menurut
Ulber silalahi dalambukunya mendefiniskan dalam sudut pandang etimologi.
Menrutnya administrasi berasal dari bahasa yunani yangtebenruk dari dua suku
kata yakni ad dan ministrare yang mana dalam makna
infinitifnya dalam bahasa inggris menjadi to manage yang apa bila kita serap
kembali dalam bentuk infinitif bahasa Indonesia mempunyai makna memerintah,
mengelola, dan melayani. Secara garis besar menurut ulbert administrasi
dartikan pelayanan, pengelolaan, dan pemerintahan.[7]
Berbeda dengan Ulbert S. Prof.
Sondang P Siagian mengartikan administrasi sebagai keseluruha proses
pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu
pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang
telah ditentukan sebalumnya.[8]
Sedangkan menurut hadari nawai dalam bukunya
mengartika bahwa admnistrasi adalah rangkaian kegiatannatau proses pengendalian
cara atau sistem kerjasama sejumlah orang agar berlangsung efektif dan efisien
dalam mewujudkan tujuan bersama[9]
Definisi para ahli tentang
administrasi ini sangat banyak sehingga sehingga kami tidak perlu sajikan satu
per satu, karena pada prinsipnnya mempunyai pengertian yang sama yaitu (a).
adanya kerjasama (b). dilakukan duaorang atau lebih (c). adanya suatu tujuan
yang akan dicapai.
Pendefinisian diatas diamksudkan
sebagai pengertian dalam arti las sedangkan pengertial dalam arti sempit yakni
sebbagaimana yang sering kita dengar yaitu “tatausaha” Memang tata usaha
merupakan unsure administrasi dalam arti luas secara lengkap yang termasuk
unsur-unsru adminstrasi diantaranya[10]
a. Pengorganisasian
b. Manajemen
c. Tata
hubungan
d. Keuangan
e. Perbekalan
f. Tatausaha
g. Perwakilan
[1] J.B. kristiadi administrasi/manajemen
pembangunan hal 93
[2] Kamus Besar Bahsa Indonesia
online
[3] Dikutip dalam Waluyo manajemen public hal 53
[4] Sahya anggara Ilmu administrasi Negara hal 392
[5] Miftah thoha Perspektif Perilaku Birokrasi hal 12
[6] Terjemahan Weber,
Max; A.M. Henderson and Talcott Parsons (1947). The Theory of Social
and Economic Organization. Collier Macmillan Publishers, London.
hlm. 102
[7]
Ulber silalahi studi ilmu adminstrasi 10
[8]
Sondang P Siagian filsafat adminsitrasi 5
[9]
Hadari nawawi dkk ilmu admiinstrasi hal
28
[10]
The Liang gie, adminstrasi perkantoran Modern hal 12
